Tanjungpinang (ANTARA News) - Elemen masyarakat diharapkan tidak anarkis dalam menentang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT), kata Dekan Fisipol Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), Zamzami A. Karim.

Di Tanjungpinang, Jumat, ia mengatakan, dialog terbuka maupun demonstrasi sah-sah saja dalam demokrasi, tetapi aksi yang anarkis hanya akan menambah masalah baru.

"Demonstrasi yang anarkis akan membuat suasana tambah keruh. Solusi tidak didapat, tapi justru masalah baru bermunculan," kata Zamzami yang juga aktivis Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI).

Sebaiknya aksi penolakan itu disertai solusi. "Kita semua butuh solusi agar negara ini semakin baik," ucapnya.

Menurut Zamzami, kebijakan menaikkan harga BBM merupakan pilihan berat bagi pemerintah dalam mengatur perekonomian Indonesia, agar tetap stabil.

"Itu pilihan berat karena membebani perekonomian masyarakat. Tapi, itulah solusi yang diyakini pemerintah lebih kecil risikonya," ujarnya.

Zamzami mengungkapkan, kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM dan pemberian BLT mudah dipolitisasi olek kelompok kepentingan lain.

Beberapa aksi penolakan kenaikan harga BBM dan pemberian BLT telah disusupi kepentingan politik untuk memperburuk citra pemerintah menjelang Pemilu 2009 yang pelaksanaannya semakin dekat.

"Itu sudah mulai nampak," katanya.

Karena itu, ia mengimbau seluruh elemen masyarakat Indonesia agar secara bersama-sama mewaspadai kepentingan-kepentingan politik kekuasaan.

"Jangan mau ditunggangi kepentingan politik," ujarnya.

Zamzami juga mengimbau reaksi pemerintah juga tidak berlebihan dalam menghadapi kalangan oposisi.

"Dirangkul saja, buat dialog terbuka yang disaksikan publik," imbaunya.

Sebaliknya kepada kelompok oposisi ia berharap tidak hanya pandai melakukan aksi penolakan di jalanan, melainkan juga harus bisa memberi memberi solusi.

"Saat ini yang dibutuhkan rakyat adalah solusi agar beban atau kesulitan berkurang," katanya menambahkan. (*)