Peristiwa

Kementerian pertahanan menyatakan bahwa tidak ada gerakan-gerakan baru menyusul peristiwa Westerling dan orang-orang yang ditangkap masih menjalani pemeriksaan.

Menteri Pertahanan menerima kunjungan opsir-opsir (perwira) Indonesia dari tentara Belanda di bawah pimpinan Kolonel Sugondo. Mereka diharapkan segera bergabung dengan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) setelah dibebaskan dari kewajiban terhadap kerajaan Belanda.

Panitia pembentukan "tentara ekspedisi sukarela" yang diketuai oleh Bung Tomo untuk melawan gerakan Westerling membuka pendaftaran bagi calon-calon opsir tinggi dan menengah. Salah satu syaratnya "tidak  goncang karena harta atau wanita".

Satu pesawat Harvard dari Pasukan Udara Belanda jatuh di sekitar lapangan udara di dekat Bogor. Dua korban tewas yaitu penerbang dan serdadu KNIL.

"Berhubung dengan tersiarnya berita2 yang mengabarkan, bahwa saya menghendaki perundingan dengan Westerling, maka dengan surat ini kami, Kolonel Sadikin, Gubernur Militer IV/Panglima Div. IV - membantah..."

Berbagai pihak mengumpulkan dana untuk membantu keluarga korban peristiwa 23 Januari (Penyerbuan Bandung) yang memakan banyak korban jiwa. Pengumpulan dana itu dilakukan oleh koran "Sipatahunan" dan terkumpul sejumlah dana dari pegawai negeri, pedagang, dan lain-lain.

Kapal Perancis S.S. "Pasteur" dicarter Pemerintah Belanda dari Jakarta ke Nederland untuk membawa 4.000 serdadu Belanda.

Militer Republik Indonesia Serikat (RIS) memeriksa Van der Meulen, salah seorang pemimpin dari gerakan Westerling yang ditangkap di Cianjur. Menurut Kementerian Pertahanan RIS, pemeriksaan tersebut menghasilkan keterangan-keterangan tentang gerakan Westerling.

Gubernur Militer Jogjakarta S.P. Paku Alam mengakui bahwa di daerah Jogja terdapat infiltrasi APRA (angkatan perang ratu adil) yang dipimpin Westerling. Hal itu membuat pemerintah setempat menunda penghapusan jam malam dan izin rapat-rapat umum.

Presiden India Dr. Rajendra Prasad kepada parlemen negara tersebut menyatakan menyambut kelahiran Indonesia. Perdana Menteri Nehru mengemukakan negaranya menjunjung tinggi cita-cita nasional, karena itu India menyokong Indonesia.