Padang (ANTARA News) - Gerakan Pro SBY (GPS) Provinsi Sumatra Barat, Senin, manyatakan sikapnya menolak setiap upaya pemakzulan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"GPS menolak upaya pemakzulan. Kalau itu dilakukan stabilitas di negara kita akan terganggu. Kalau pemerintah bubar, akan digelar lagi pemilu berapa biaya harus ditanggung rakyat?" kata Ketua Harian GPS Provinsi Sumbar, Masful di Padang, Senin.

Mantan anggota DPRD Sumbar itu berharap agar tradisi menjatuhkan rezim di negeri ini dihentikan.

"Masyarakat sudah lelah, mulai dari jatuhnya Soeharto ke Habibie, Gus Dur ke Megawati. Masyarakat sudah lelah dengan semua itu. Seharusnya, saat ini kita memikirkan kemajuan ekonomi bangsa ini," kata Masful.

Dia mengingatkan, presiden yang dipilih melalui proses pemilu yang demokratis, sejatinya diberi kesempatan menjalankan pemerintahan selama lima tahun.

Dia mengatakan, apabila ada kesalahan yang dilakukan bawahan Presiden maka semestinya diserahkan kepada proses hukum, seperti dalam kasus Bank Century, apabila ada menteri bersalah, maka harusd diselesaikan oleh hukum.

GPS Provinsi Sumatra Barat dibentuk sejak 4 Mei 2009. Gerakan ini fokus pada bidang sosial kemasrakatan. (*)
(O003/AR00)